mentri dalam negeri. Penyampaian Laporan Verifikasi Data. mentri dalam negeri

Website Kementerian Dalam NegeriKementerian Dalam Negeri. Daerah adalah Provinsi dan Kabupaten/Kota. LAPORAN KEPALA DESA. 45, PERATURAN. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. , M. Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Kondisi Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Instruksi Menteri Dalam Negeri Tahun 2022. GENERAL PROCUREMENT NOTICE SECRETARIAT. Sebagai seorang perwira tinggi polisi, dirinya pernah. 4. 2021/No. Prabowo Subianto. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (disingkat Kemlu RI yang membidangi urusan luar negeri negara. , M. Pasal 6 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Undang-Undang. 547, peraturan. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016. Peraturan Menteri Dalam Negeri; Dilihat 1074 kali; Diunduh 18 kali; Unduh. Tahun Terbit: 2023: Singkatan Jenis: SE. 88 tahun 1972. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2010 tentang Nomenklatur Kementerian Dalam Negeri; Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melantik lima penjabat (Pj) gubernur dari lima provinsi pada Kamis (12/05), untuk menggantikan gubernur terpilih yang menjabat sejak 2017. Kementerian Luar Negeri. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 6 tahun 1972; 5. 33, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Dalam Negeri. 113, BN. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI . Memperhatikan : 1. Sumber file : Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia ; Jalan Taman Makam Pahlawan No. METADATA PERATURAN. ( 1955-08-09) Pemegang pertama. U. 4, Duren Tiga, Pancoran, Kota Jakarta Selatan, 12740 (021) 7981412; bpsdm. Kementerian Dalam Negeri ( Tulisan Jawi: كمنترين دالم نڬري; singkatan KDN) ialah sebuah kementerian dalam kerajaan persekutuan Malaysia. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1%. H. 05 September 2023 (10:27 WIB) Bimtek Sistem Penghubung Layanan Pemerintah. Pemerintah memutuskan pembagian tanggung jawab antara menteri , untuk kementerian dengan lebih dari satu menteri. Belum Tersedia. com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membuka 197 formasi pada seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil ( CPNS) 2021. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahJAKARTA, KOMPAS. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH. Laman sesawang. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali. TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2022-2024 MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, Menimbang : a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1837); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENYELENGGARAAN PENINGKATAN KAPASITAS ANGGOTA SATUAN. ABSTRAK: CATATAN:MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79 TAHUN 2018 TENTANG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Soekiman Wirjosandjojo (ejaan baru: Sukiman Wiryosanjoyo; 19 Juni 1898 – 23 Juli 1974) merupakan tokoh politik Indonesia yang menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia ke-6 antara 27 April 1951 hingga 3 April 1952 di bawah Kabinet Sukiman-Suwirjo. 777 -4- Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan Tanah dan Pemberian Hak Atas Tanah, Pemberian Izin Bangunan Serta Izin Undang-Undang Gangguan Bagi Perusahaan-. NOMOR 36 TAHUN 2010 . Keputusan Menteri Dalam Negeri atau Kepmendagri Nomor 900. Facebook: Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan. Tentang. Portal Rasmi Kementerian Dalam Negeri, KDN, MOHA. Badan atau pusat menjadi pendukung dari susunan organisasi. Menteri Dalam Negeri tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal; Mengingat : 1. Daerah adalah Kabupaten, Kota dan Propinsi Khusus Ibukota Jakarta. Pasal 17 Ayat (3) Undang–Undang Dasar Negara Republik menteri dalam negeri republik indonesia peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 47 tahun 2021 tentang tata cara pelaksanaan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa, menteri dalam negeri republik indonesia, menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 89 ayat PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA. Jakarta- Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerima kunjungan kerja (Kunker) Dewan Perwakilan. AGENSI & PAUTAN LUAR. Kemudian, dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 ditetapkan Peraturan Menteri Dalam. D. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019. METADATA PERATURAN. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring. Sabtu, 16 September 2023 CariKabar Latuharhary - Komnas HAM RI melalui Sub Komisi Pengkajian dan Penelitian meluncurkan hasil kajiannya atas Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. go. written by Echa Tika April 17, 2018. bahwa kesehatan dan keselamatan semua warga satuan pendidikan merupakan prioritas utama yang wajib dipertimbangkan dalam menetapkan kebijakan pembelajaran pada. Judul. 12. bahwa hak beragama adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun; b. Ulasan Lengkap. zavika. go. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara republik Indonesia. Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2021. ID : 110 HLM. Belum Tersedia. id : 11 hlm. 02 July 2021. Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Pasal 2 Tujuan ditetapkannya Peraturan Menteri ini: a. BN = Berita Negara. Dilantik pada 12 Agustus 1955 dalam Kabinet Burhanuddin Harahap. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat Portal Rasmi Kementerian Dalam Negeri, KDN, MOHA. Petahana. instruksi menteri dalam negeri nomor 53 tahun 2022 tentang pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 pada masa transisi menuju endemi - peraturan pemerintah republik indonesia nomor 59 tahun 2022. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri dan Pasal 1416 ayat (1) huruf c, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri , Jenis Dokumen. 18, BN. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166,. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 2020. Pasal I, angka 2 huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2016 TENTANG KEWENANGAN DESA. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 317); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 Saifuddin Nasution. MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI KESEHATAN, ttd ttd GAMAWAN FAUZI ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Pebruari 2011 MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA, ttd PATRIALIS AKBAR BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 49 Salinan sesuai dengan aslinya Plt. A. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri. ABSTRAK: Sebagai tindak lanjut ditetapkannya Keppres Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, perlu menetapkan Perpres tentang Kementerian Dalam Negeri. 03 - 8000 8000 pro[at]moha[dot]gov[dot]my. dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/KB/2022, Nomor 408 Tahun 2022, Nomor HK. (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Pasal 1 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun. Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Non-pegawai Negeri Sipil yang Bertugas Pada Instansi Pemerintah. bahwa kebijakan Pemerintah dalam melestarikan kebudayaan bangsa ditujukan ke arah pemenuhan hak-hak asasi manusia, pemajuan peradaban, persatuan dan kesatuan, serta kesejahteraan bangsa Indonesia sehingga, perlu dilakukan. 1, BN. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Prabowo Subianto. Download. 05 April 2022. 3,. id : 8 hlm. 102, BN 2019/NO 1611; PERATURAN. Jakarta - Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, mengadakan kegiatan Hasil Pemutakhiran Nomenklatur Pembangunan Daerah Tahun 2023 untuk Penyusunan RKPD (Rencana Kerja Perangkat Daerah) Tahun 2025, Rabu, (27/09/2023) melalui Zoom Meeting. Form and Application. 6 tahun 1972; 3. Tutup. Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas. Permendagri No. id : 8 hlm. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Tutup. PERMENDAGRI No. Yang dimiringkan menandai Menteri Dalam Negeri paralel atau tidak disahkan pemerintah. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman. Menteri. Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya. H. 19, BN. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. Anda mungkin juga menyukai. 2017/NO. TENTANG . @kemendagri. , Ph. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . Badan Penelitian dan Pengembangan Kernenterian Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Badan Litbang Kernendagri adalah satuan unit kerja Kementerian Dalam Negeri yang memiliki tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri. 6, BN. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. go. 1425, kemendagri. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA . Sejarah Masa Hindia Belanda. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020. Menteri Dalam Negeri - Tito Karnavian 7. 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa ditetapkan dan ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pada tanggal 11 Juli 2016. MENTERI DALAM NEGERI, Menimbang : Bahwa. Pasal 3Triumvirat Menteri Pengganti Presiden. id Joined April 2019 83 FollowingMenteri. Instruksi Menteri Dalam Negeri Tahun 2023 Largest Font. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran. GENERAL PROCUREMENT. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Ulasan Lengkap. a. ID : 34 HLM. TENTANG DATABASE PERATURAN. 2016-07-11. 64, BN. ·. Ia juga merupakan salah seorang pendiri dan ketua umum pertama Partai Masyumi. Kementerian Luar Negeri. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. Pada saat berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2002 tentang Teknik Pcnyusunan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. (lahir 21 November 1947) adalah seorang Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Kabinet Indonesia Bersatu. MENTERI DALAM NEGERI, Menimbang : a. ABSTRAK: Sebagai tindak lanjut ditetapkannya Keppres Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan. MENTERI DALAM NEGERI, Menimbang : a. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA SAMBUTAN MENTERI DALAM NEGERI PADA PERINGATAN HARI OTONOMI DAERAH KE-XXV Senin, 26 April 2021 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam Sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaye, Salam Kebajikan. Tutup. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-145 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN DAN PEMUTAKHIRAN KODE, DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, DAN PULAU Menimbang Mengingat TAHUN 2021 MENTERI DALAM NEGERI, bahwa untuk melaksanakan. 25 February 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri; Dilihat 2822 kali; Diunduh 109 kali. 39 Tahun 2008 Pasal 9 terdiri atas unsur:. Badan: Indonesia. Pasal 1. PERMENDAGRI No. 72, BN. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 TAHUN 2005 TENTANG PEDOMAN BAGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI,. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) ini mulai berlaku pada tanggal 13.